Dikutip dari : http://arahkiri2009.blogspot.com/
Oleh : Rudi Hartono
Selama puluhan tahun, persoalan ideologi sudah lama ditinggalkan dalam tradisi berpolitik bagi para politisi dan partai-partai di Indonesia. Satu-satunya yang membimbing mereka adalah pragmatisme dan opportunisme. Tidak heran, jika selama puluhan tahun pula sistim politik di Indonesia dibangun diatas kesepakatan para elit untuk membagi kekuasaan, tanpa ada keterlibatan rakyat sedikitpun. Kekosongan konsep atau cita-cita bukan saja menggerogoti kehidupan partai, tetapi juga menciptakan “kekosongan orientasi” dari kekuasaan politik yang terbangun. Artinya, pencapaian tujuan kolektif rakyat Indonesia, yang seharusnya terbangun oleh kontestasi dari beragam ideology, mengalami kemacetan sehubungan dengan proyek de-ideologisasi.
Menjelang pemilu 2009, kontestasi ideology belum juga nampak. Beberapa spectrum politik yang mencoba mengidentifikasi diri sebagai nasionalis, religius, liberal, dan sosial demokrasi, maupun sosialis, juga belum menampakkan kaitan ideology dan praktik politik. praktik politik partai masih didominasi oleh kehendak mengolah kekuasaan untuk kepentingan segelintir elit, bukan mengelola kekuasaan bagi kepentingan rakyat.
Dalam kaitan ini, menarik untuk mengamati perkembangan positif di Partai Bintang Reformasi (PBR). Partai yang dikomandoi Bursah Zarnubi ini makin menarik bukan saja karena berani menampung banyak aktifis progressif, tetapi juga karena mulai mencoba mengidentifikasi perjuangan ideologisnya, tentu saja, dengan Sosialisme Religius. Konsep sosialisme religius kini semakin bergema, bahkan dalam Mukernas PBR pada akhir November lalu.
Neoliberalisme dan Kebutuhan Melahirkan Ideologi
Para penganut kapitalisme neoliberal selalu berkata, tidak ada alternatif lain diluar sistim kapitalisme, setidaknya dalam beberapa waktu kedepan. Para pendukung neoliberal berusaha keras menyangkal setiap upaya pencarian system alternatif, bahkan meremehkan setiap proposal-proposal untuk tatanan dunia baru. Akan tetapi, beberapa pengalaman krisis yang terakhir menunjukkan, kapitalisme sedang mengalami permasalahan serius dalam menjaga kelanjutan sistim ini.
Bahkan kegoyangan dalam sistim kapitalisme bukan saja nampak pada krisis yang berkolerasi dengan kehancuran peradaban umat manusia, ekologi, dan syarat-syarat hidup, tetapi seperti yang diungkapkan Walden Bello, system kapitalisme sedang mengalami kegoyangan ideologis. Para ideology terbaik dan gemilang dalam sejarah kapitalisme mutakhir ramai-ramai melakukan desersi, seperti Jeffrey Sachs, pengarang "Shock Treatment" Eropa Timur, sekarang menyerukan negara-negara berkembang untuk tidak usah membayar utangnya; Joseph Stiglitz, mantan ekonom utama Bank dunia, sekarang jadi pengritik paling pedas kepada IMF; Jagdish Bhagwati, yang memunculkan istilah "Kompleks Bendahara Wall Street" untuk menamai kepentingan yang membawa gelombang krisis finansial terus menerus sejak 1990; dan George Soros, seorang kapitalis paling piawai dan tersohor, kini menjadi musuh utama dari apa yang disebut "Fundamentalisme pasar".
Anehnya, kegoyangan ideology kapitalisme neoliberal di berbagai belahan dunia ternyata tidak atau kurang berpengaruh dalam kontestasi ideologi di Indonesia. dari sejumlah partai yang turut berkompetisi dalam pemilu, hampir tidak ada yang ambil bagian dalam perjuangan ideologi. Tidak heran, arena kontestasi pemilu bukannya melahirkan kontestasi ideology, yang tercermin dalam perdebatan program, visi perjuangan, dan konsep-konsep praksis, melainkan mengutamakan perang baliho, tanda gambar, dan iklan politik. akibatnya, iklan dan alat-alat peraga tidak dapat menjadi magnet untuk menarik minat rakyat untuk berpolitik, melainkan menciptakan kejenuhan, kemuakan, dan perasaan alergi berpolitik.
Di Indonesia, kendati kebijakan neoliberal terus mendapat perlawanan dan berlansung tanpa jeda, namun kekuatan politik alternatif yang diharapkan sebagai tantangan terhadap neoliberal belum juga muncul. Meskipun, sekarang ini semakin banyak yang mempersoalkan kegagalan neoliberal, tetapi kemunculan sebuah ideology alternatif tetap juga belum nampak.
Melawan Neoliberalisme
Konsep sosialisme religius, yang pertama kali diperkenalkan HOS Tjokroaminoto, dalam rangka mengimbangi perseteruan ideologis dengan pengikut SI Merah/ISDV, secara histories belum menemukan lapangan praksisnya. Meski diberi label memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, dan anti-kapitalisme, sosialisme religius juga kurang teruji dalm proyek perubahan sosial. Berbeda halnya dengan Teologi Pembebasan; kebangkitan Amerika Latin sekarang ini sedikit banyak karena ada campur tangan teologi pembebasan.
Dalam pandangan PBR, tujuan menghidupkan sosialisme religius adalah memberi makna ideologis terhadap visi dan perjuangan PBR memperjuangkan kemandirian bangsa, sekaligus menyiapkan kerangka operasional untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Dalam hal ini, mau tidak mau, Sosialisme Religius ditangan PBR telah mengalami modifikasi sesuai dengan tuntutan situasi kontemporer dan lapangan baru dalam perjuangan politik.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Bursah Mengatakan, Ajaran-ajaran social dalam agama dibumikan dengan mengubah perjuangan budaya (culture struggle) yang selama ini dilakukan oleh organisasi massa dan parpol Isla, menjadi perjuangan social (social struggle). Semangat ritualitas digeser menjadi gerakan untuk menyejahterakan rakyat. Artinya, Bursah berkeinginan agar agama tidak lagi menjadi gerakan ritual semata, tetapi menjadi bagian dari perjuangan sosial.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa pertumbuhan dan perkembangan sistim kapitalisme benar-benar bertumpu pada; akumulasi profit. Mengenai hal ini, PBR jelas menyatakan bahwa akumulasi merupakan musuh kaum beragama. Disini, secara sepintas lalu, diketahui bahwa PBR hendak menyatakan bahwa sebenarnya kaum beragama juga hendaknya anti-kapitalis. Pendapat serupa pernah disampaikan oleh Jamil Wasti Syed, dalam Islam dan Sosial-Demokratik, Majalah Ummat, 1998. Ia berpendapat, di bawah sistem ekonomi Islam, barang-barang yang biasa digunakan manusia dan makhluk lainnya, seperti garam, air, dan rumput, tidak dikenai pajak. Negara yang menentukan harga dan barang-barang keperluan masyarakat agar tidak terjadi penimbunan keuntungan pada segelintir orang serta tak terjadi penipuan, misalnya jumlah timbangan barang atau penjual barang yang telah kadaluarsa.
Neoliberalisme hendak menghilangkan diskursus ”sosial” dalam berbagai kamus ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sedangkan sosialisme religius, seperti hendak menagih peran sosial negara terhadap umat.
Sosialisme religius-nya PBR juga hendak meniupkan semangat pembebasan nasional dalam gerak perjuangan politiknya. PBR berulang kali mengeritik, dan juga diperlihatkan dalam acara ”Partai Bicara” di Metro TV baru-baru ini, bahwa tipe kepemimpinan nasional sekarang ini lebih melayani kepentingan asing, sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang baru, yang mampu punya keberanian politik mengambil langkah-langkah demi kepentingan bangsa.
Tantangan Sosialisme Religius
Meskipun demikian, sosialisme religius akan segera menemukan kegagalan implementasi (praksis) jika terpisah dari perjuangan politik secara umum, yakni sebuah perjuangan sosial bagi lahirnya tatanan politik demokratis dan kerakyatan. Sosialisme religius tidak bisa sekedar menjadi ”spirit”, tetapi harus mampu menawarkan konsepsi praktis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan serius bagi sosialisme religius dalam memenangkan diri sebagai ideologi alternatif, sekaligus mendapat dukungan luas dari rakyat, antara lain;
Pertama, soal bagaimana sosialisme religius membuat posisi yang jelas, terang, dan terbuka berseberangan dengan neoliberalisme. PBR sebagai penganut sosialisme religius, harus berani menampilkan diri sebagai ”penentang” neoliberalisme dalam segala lini (arena).
Kedua, soal bagaimana PBR dan caleg-calegnya menggunakan sentimen anti neoliberalisme, baik pada saat kampanye pemilihan maupun pada proses-proses politik di Parlemen. Praktik politik PBR, tentu saja, merupakan cerminan dari praktik sosialisme religius.
Ketiga, soal bagaimana PBR menjadikan sosialisme religius sebagai ideologi massa. Artinya, sosialisme religius tidak hanya sekedar menjadi bahan kampanye politik atas, tetapi harus menjadi keyakinan politik massa luas. Disini, PBR dituntut menghadirkan sosialisme religius bukan saja pada kursus-kursus politik bagi para kader-kadernya di seluruh tingkatan, tetapi, yang terpenting, adalah menghadirkan sosialisme religius dalam denyut nadi ”perjuangan rakyat”.
Seperti yang dikatakan Arundhati Roy, seorang penulis India, pada pertemuan WSF lima tahun yang lalu, bahwa; apa yang paling urgen didiskuskan sekarang adalah strategi perlawanan, yaitu bagaimana menentukan target yang relevan dari setiap pertempuran yang nyata melawan kerusakan kapitalisme”. Kita tidak lagi membutuhkan proposal untuk mereformasi sistim ini, tetapi yang dibutuhkan adalah proposal untuk mengganti kerusakan terhadap sistim ini.
Rudi Hartono, Pengelola Berdikari Online dan Jurnal Arah Kiri.
